MENYEDERHANAKAN BIOKRASI KUMKM DALAM OMNIBUS LAW

Beberapa waktu terakhir, Omnibus Law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional.

Omnibus Law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi, Pemerintah dan DPR tengah membahas rancangan Omnibus Law yang tujuannya untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi dan memangkas yang menghambat dari berbagai bidang yang masuk dalam Omnibus Law tersebut.

Pembahasan Omnibus Law terkait koperasi dan UMKM untuk memastikan segala regulasi yang menghambat tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM ditiadakan.

Kementrian Koperasi dan UMKM menginginkan agar entitas koperasi dan UMKM mendapatkan keadilan, perlindungan dan kemudahan berusaha. Melalui Omnibus Law diharapkan koperasi dan UMKM akan menajdi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terciptanya pemerataan kesejaterahan masyarakat.

"Standing point saya jelas, memastikan seluruh kepentingan pelaku Koperasi dan UMKM diperlakukan secara adil diberikan kemudahan dalam berusaha dan dipastikan tidak boleh ada kebijakan yang dipersulit, "kata Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengenai Omnibus Law.

Menteri mencontohkan  Omnibus law mengatur agar investasi juga masuk ke sektor UMKM melalui kementrian. Sehingga usaha besar tidak menggilas usaha UMKM tapi dapat bersinergi yang saling menguntungkan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM.

Menteri koperasi dan UKM Teten Masduki

Menteri menegaskan melalui Omnibus Law dirancang aturan agar koperasi berkembang lebih cepat dan lebih dinamis beradaptasi dengan perkembangan zaman. Koperasi dimungkinkan untuk menjalankan usaha di berbagai sektor. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolahan terpadu UMK-M, kemudahan perizinan berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M, dan kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegitan usaha koperasi. Semua hambatan yang di alami oleh KUKM tersebut akan mendapat terobosan dalam Omnibus Law.

Terobosan terkait KUMKM yang dibahas dalam Omnibus Law :

1. MEMUDAHKAN PERIZINAN BAGI UMKM

 Point ini menyangkut kegiatan UMKM yang berdampak lingkungan akan dibantu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun AMDAL. Basis data tunggal UMK sebagai dasar pengambilan kebijakan dan menggunakan data pokok dari Kementrian / Lembaga di sistem OSS (Online Single Submission). Selain itu, kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha yang terdiri dari perizinan usaha, izin edar, SNI, dan sertifikasi jaminan produk hala.

 2. MEMUDAHKAN PERIZINAN KOPERASI

Melalui Omnibus Law, pendirian koperasi dipermudah dapat didirikan minimal oleh 3 orang. Tersedia pilihan pembentukan koperasi dengan prinsip syariah. Serta koperasi dapat menjalankan usaha pada berbagai sektor.

 3. MEMBANGUN KEMITRAAN BAGI KUMKM

Kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil (UMK) menyentuh bisnis inti (core business) melalui pemberian pembinaan dan pendampingan. Serta diwajibkan penyediaan tempat bagi UMK pada tempat peristirahatan di jalan tol. Upah minimum dikecualikan bagi UMK sehingga UMK lebih kompetitif dan mendorong usaha besar bermitra dengan UMK.

 4.KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN

Hal ini mengatur bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program, alokasi DAK untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan UMK. Ditekankan juga, lembaga pembiayaan berorientasi pada kelayakan usaha dan tidak lagi berorentasi jaminan (collateral). Dalam Omnibus Law juga mengatur kemudahan dan penyederhanaan adminitrasi perpajakan bagi UMK.

 5.AKSES PASAR

yakni memberikan kepastian terhadap pemasaran produk dan jasa KUMKM dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah atau kementrian/lembaga dan BUMN.

Stand/bazzar UKM

Stand/bazzar UKM

Berikut ini adalah permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM :

1. Kesulitan perizinan UMKM
2. Kesulitan mendirikan koperasi
3. Kesulitan membangun kemitraan UKM
4. Kesulitan pembiayaan
5. Keulitan akses pasar

tantangan yangdihadapi oleh KUKM

Teten Masduki juga menegaskan koperasi berkembang lebih cepat dan dinamis beradaptasi dengan perkembangan. Koperasi juga dimungkinkan untuk menjalankan usaha di berbagai sektor

Teten Masduki melihat hasil KUKM 

Yang diharapkan semua hambatan yang dialami oleh KUKM tersebut akan mendapatkan terobosan dan kemudahan nantinya dalam Omnibus Law.

"Pemerintah Indonesia yakin jika Omnibus Law dapat menciptakan lapangan kerja, namun pengamat ekonomi mengkritik proses pembahasan aturan tersebut yang tidak melibatkan elemen masyarakat seperti serikat pekerja"

IG @ullyoctav

_ Thank you for reading_